mendagri adalah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau. mendagri adalah

 
 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, ataumendagri adalah  BAB II

3. Penerapan SRIKANDI adalah serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, digunakan secara bagi pakai oleh lembaga negara dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Dia mengatakan, dalam penanganan kasus extraordinary crime seperti korupsi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. com - Mantan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian resmi dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum. Dalam melalesanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP. Hal itu disampaikannya pada acara Peresmian Laboratorium Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (10/3/2023). Permendagri 2017. Pada tahun 1950 setelah berakhirnya perang mempertahankan kemerdekaan dan membentuk negara kesatuan yang menggantikan negara serikat, mulai dilakukan penyusunan aparatur pemerintah, termasuk penyusunan organisasi, pengisian. com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menandatangani Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021 pada Kamis (8/7/2021). Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pelaporan. Permendagri 2019. id - Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengungkapkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang resmi diberlakukan oleh Mendagri melalui Surat Edaran (SE) di Jawa-Bali mulai 11 hingga 25. Seleksi Administrasi‍ Tahap ini adalah tahap dimana pelaksanaan verifikasi persyaratan administrasi jabatan yang ditentukan terhadap kelengkapan seluruh dokumen pelamar. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di alas suatu peta dasar yang disepakati. Pemerintah Desa adalah. ID – Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 yang memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), dan penjabat sementara (Pjs) dalam mengelola kepegawaian daerah. Pertama, adalah Pemilu yang bebas gangguan termasuk pada. JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni menghadiri rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka penguatan kelompok kerja Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar di Daerah yang diselenggarakan secara daring, Kamis (16/9/2021). “Dikeluarkannya PP Nomor 72 Tahun 2019 ini adalah bagian dari penguatan APIP di daerah. Kementerian Dalam Negeri. (Lembaga Pemerintah Nonkemneterian) itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian. Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional untuk mendorong inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan mengintegrasikan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan. 1. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya. Akronim Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) merupakan singkatan/akronim tidak resmi dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membentuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Hal tersebut adalah Produk Hukum dari Daerah yang berbentuk peraturan dan penetapan. Jabatan ini dalam kabinet juga biasa disebut dengan Menteri Urusan Dalam Negeri. Loading. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Dibaca Normal 1 menit. KOMPAS. Tutup. Dan UU Desa tak mengatur wadah tunggal. Tito mengatakan setidaknya ada empat indikator dalam Pemilu yang baik dan lancar. KUA dan PPAS. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang. Elektronifikasi bantuan sosial (bansos) adalah transformasi penyaluran bansos dari tunai menjadi nontunai yang bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan prinsip 6T (Tepat waktu, Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat harga, dan Tepat administrasi) serta meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan. "Jadi membina Kepala Daerah sesuai amanat konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah tugas, kewenangan dan kewajiban Mendagri sebagai pembina dan pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. 15 Tahun 2004. 1114 , 2019 KEMENDAGRI. MATARAM - Direktur Jenderal Bina. A. Pada. badan hukum; atau b. Persatuan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mengkhawatirkan penunjukan 271 calon penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia yang prosesnya dianggap "tidak transparan dan tidak demokratis" menjadi. . Kemendagri adalah satuan kerja unit Eselon I Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, - 5 - pengoperasian, dan evaluasi kebijakan, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang. 6. Layanan Pengaduan Lapor Kemendagri : (021) 3843222. Dilansir dari salinan lembaran Permendagri Nomor 73 yang telah diunggah di laman resmi Kemendagri, Senin (23/5/2022), aturan ini tercantum pada pasal 4 ayat (3). 21 September 2023 16:05. 11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Ketentuan soal Pj diatur dalam UU Pilkada Pasal 201 ayat 9. Kekurangan Gaji adalah kekurangan pembayaran kepada PPPK karena perubahan golongan, Gaji berkala, jabatan, dan/atau perubahan lainnya yang belum dibayarkan. 34 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 153 ayat 1. Itjen Kemendagri RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. tahun 1984, telah. 1. Susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut : Sekretariat Jenderal. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. 763 desa/kelurahan ( 8. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan fakta dan informasi melalui pengisian daftar isian data dasar keluarga, potensi desa dan. Menurut Agus, masalah keamanan memang masuk dalam portofolio Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuanMonografi desa dan kelurahan adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan; Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri. Jakarta, 3 Februari 2021 --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag), menerbitkan Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Jakarta, PONTAS. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. 1. 6 Tahun 2014 adalah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri. Daerah adalah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah unsur pendukung di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2655 / 2654. Jabatan ini dalam kabinet juga biasa disebut dengan Menteri Urusan Dalam Negeri. [1] [2] Di dalam kiprah politiknya, ia pernah menjadi kader Golongan Karya. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik. Beleid baru itu dikeluarkan sebagai perubahan kedua atas Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimaksud klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan. 12 Pasal 433 ayat (2) Permendagri Nomor 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Kemendagri harap kemampuan aparatur desa meningkat. H. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan. H. Pertama, kata Mendagri, bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai bentuk mewujudkan pembinaan yang intensif kepada pemerintah daerah dalam ruang fasilitasi dua arah Pusat dan Daerah. Selanjutnya, mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun. Mendagri nomor 143/1348/BPD tanggal 22 Maret 2021 perihal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi aset desa. -7-30. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya. 12. Bendera Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri : Butuh Integrasi dan Sinkronisasi untuk Konektivitas Metropolitan; Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Memberikan Apresiasi Kepada Satker Dekonsentrasi 10 Terbaik Semester I Kategori Nilai IKPA; Jaga Kelestarian Alam, Kemendagri Apresiasi Aplikasi SIPOHON dengan Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan kepada Perangkat. kemendagri. 5. 2. Dpt. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak. Ditegaskan dalam Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan: pengumpu l an data; penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. PERMENDAGRI No. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat. Selama dua tahun ke depan, Kementerian Kesehatan akan berupaya untuk menaikkan cakupan imunisasi dan terutama mengurangi jumlah anak yang belum. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berikut ini isi SE Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia soal PSBB di Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021. 356 17 - - 75 2 34. FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bersama Menag dan Mendagri, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Layanan Kependudukan dalam Genggaman. 5. H. Pertama, pemda dapat. Daerah adalah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkatWe would like to show you a description here but the site won’t allow us. Hari adalah hari kerja. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Perpres 11 Tahun 2015 Pasal 18) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020). Kemendagri Jelaskan Perbedaan Peran dan Fungsi PKK dengan Posyandu. PERMENDAGRI No. selanjutnya disingkat BPP Kemendagri adalah komponen Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan,. Gunungkidul. 17. ANTARA/Boyke Ledy Watra. Pasal 2 Kepala Desa dan Lurah bertanggungjawab terhadap monografi desa dan kelurahan. Mendagri yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua pada 2012 menjelaskan bahwa pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah dari berbagai pintu. 32 Lampiran Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, VIII. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Mar 18, 2022. Mendagri, dan 1267 Perda/Perkada Kabupaten/Kota yang dicabut/direvisi Gubernur (20/0616). Telepon : 021 7942653 Email: ditjenbangda@bangda. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. [email protected] - AKLAP - SIPD Kemendagri. 7. “DPP Partai NasDem menyatakan terbitnya SE Mendagri No. Selasa, 16 Mei 2023 21:36 WIB. Pemutakhiran adalah proses memvalidasi dan memperbaharui Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Ulasan Lengkap. Menurut Tito senjata yang digunakan KKB. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah tenaga ahli regional management consultant (RMC) di 33. Terkait pembahasan ini, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kemendagri menggelar Rapat Penyampaian Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi. Oct 11, 2022. “Tentu acara ini saya memberikan apresiasi, namun saya berharap acara ini tidak hanya sekadar ritual tahunan tapi momentum ini kita manfaatkan untuk berkontemplasi, merenungkan dan melakukan. . Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mendorong pelayanan publik tetap berlangsung dengan baik di tengah pandemi Virus Korona (Covid-19) khususnya layanan administrasi. Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri melakukan pengukuran IPKD provinsi. Dalam regulasi tersebut, pembangunan literasi diukur melalui dua indikator, yaitu; Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM). Istilah Peraturan Menteri Dalam Negeri apabila disingkat yaitu menjadi Permendagri. kemendagri . Penanda tangan naskah dinas adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi Transformasi Pengelolaan Data Pembangunan Daerah pada Infomasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kemendagri adalah unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dalam negeri. JawaPos. 7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 (“SK Mendagri 1977”)Gubernur/Bupati/Walikota adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena: a. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. ABSTRAK: CATATAN: Surat Edaran (SE) Mendagri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021. tirto. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. com, Jakarta Dalam rangka Hati Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) dapat membuat layanan pemerintahan lebih efektif dan efisien. Permendagri Nomor 1 tahun 2017 adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara rinci, ketujuh belas gubernur tersebut adalah: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Tito, keberadaan data desa yang presisi akan memberi manfaat untuk pembangunan desa. 7. Selanjutnya, pembentukan tim pelaksana penyusun anjab dan ABK yang kemudian akan melakukan analisis jabatan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan, validasi. TENTANG DATABASE PERATURAN. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 6. Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. A. P 3 DN. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas. id: 19 hlm. "Nah jadi tanggung jawab kita adalah membenahi dan terus menguatkan kapasitas manajerial, kapasitas bisnisnya agar memang harus dapat untung, sehingga. 21/2000 tentang Retribusi Kartu Ternak. adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bagian dari upaya untuk mencegah korupsi. 5. 14. Lembaga Negara adalah Lembaga negara adalahKemendagri kembali mengeluarkan aturan baru dengan mengganti bahan pencetakan jenis akta kelahiran hingga Kartu Keluarga (KK) menggunakan media kertas HVS A4 80 gram. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk. com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) meluncurkan aplikasi Sistem Online Layanan Administrasi (SiOLA) demi meningkatkan pelayanan publik. Judul. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Aturan-aturan tersebut diatur dengan Permendagri 80 tahun 2015. Permendagri 2016. SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. 58 Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Desember 2021.